Ampalu – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan akses listrik di seluruh desa dalam periode Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi APBN 2025 bersama Komisi V DPR, Rabu (12/11/2025).
Dalam paparannya, Yandri melaporkan realisasi anggaran Kemendes hingga 10 November 2025 baru mencapai 63,05 persen. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya anggaran sekitar Rp288 miliar yang terblokir. Kondisi ini membuat sejumlah program belum berjalan optimal.
Yandri menyoroti masih banyaknya desa yang belum teraliri listrik. Persoalan ini, kata dia, telah menjadi perhatian khusus dalam Sidang Kabinet. Ia menyatakan optimistis seluruh desa akan menikmati listrik dalam waktu dekat.
Selain listrik, Kemendes juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempercepat penyediaan internet desa. Untuk tahap awal, layanan internet diprioritaskan bagi desa-desa berorientasi ekspor. Yandri juga membuka ruang kolaborasi bagi anggota Komisi V yang memiliki desa binaan.
Ia menegaskan pembangunan desa tidak bisa berjalan sektoral. Sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan agar desa memiliki infrastruktur dasar yang layak, mulai dari listrik, air bersih, hingga pendidikan.
Kemendes juga tengah menyiapkan program Satu Desa Satu PAUD bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, program ini menghadapi kendala lahan. Setiap PAUD membutuhkan area minimal 1.000 meter, sementara banyak desa terkendala ketersediaan tanah.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lazarus tersebut, Yandri didampingi Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid serta pejabat tinggi madya dan pratama. Pemerintah menegaskan pembangunan desa terus digenjot meski sejumlah hambatan masih harus diselesaikan.
