Ampalu – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mempertegas komitmen kementeriannya dalam menguatkan keterbukaan informasi publik. Pesan ini ia sampaikan saat presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Dalam paparannya, Yandri menekankan bahwa seorang pejabat publik harus berada di garda depan dalam memastikan akses informasi terbuka bagi masyarakat. “Informasi publik harus bisa dinikmati siapa pun, bukan hanya di lingkungan kementerian,” ujarnya.
Transparansi Jadi Kunci Kolaborasi
Yandri menilai keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat desa memahami program serta kebijakan Kemendes PDT. Ia menegaskan, transparansi menjadi fondasi penting dalam membangun kolaborasi lintas kementerian maupun lembaga.
Menurutnya, jika kementerian tertutup, kerja sama tidak akan terjadi. Sebaliknya, keterbukaan yang jujur akan menarik partisipasi secara alami. “Kalau kita buka semuanya, pengaduan transparan, penyelesaian transparan, saya yakin partisipasi itu akan datang dengan sendirinya,” tegas Yandri.
Apresiasi dari Komisi Informasi Pusat
Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, memberikan apresiasi atas komitmen pimpinan kementerian dan lembaga yang terus mendukung keterbukaan informasi publik. Ia menyebut setiap langkah menuju transparansi memiliki nilai penting bagi peningkatan kualitas badan publik.
Dengan komitmen tersebut, Donny optimistis keterbukaan informasi akan menjadi arus utama dalam aktivitas pemerintah. “Mudah-mudahan ini menjadikan badan publik semakin baik dari waktu ke waktu,” katanya.
Monev 2025 Masuk Tahap Uji Publik
Komisi Informasi Pusat menggelar Monev Keterbukaan Informasi Publik pada 18–20 November 2025. Kegiatan ini telah memasuki tahap uji publik guna memastikan penerapan standar keterbukaan berjalan optimal.
