Ampalu – Sumatera Barat terus mencuri perhatian sebagai destinasi dengan alam menawan dan budaya yang hidup. Namun, potensi besar ini tidak cukup hanya dijual sebagai produk wisata. Pembangunan pariwisata kini dituntut lebih menyeluruh dan bertanggung jawab, selaras dengan ekologi, sosial, dan budaya lokal.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan tekad menjadikan sektor ini motor ekonomi daerah. Target 20 juta kunjungan wisatawan pada 2025 dipatok setelah capaian 2024 melampaui ekspektasi—dari target 13,5 juta, realisasi justru menembus 17 juta orang.
Untuk menopang kenaikan tersebut, Pemprov Sumatera Barat telah menyiapkan 97 agenda pariwisata di 19 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan bukan hanya mendatangkan wisatawan, tetapi juga memicu pemerataan ekonomi hingga ke daerah pelosok.
Namun kesiapan infrastruktur dan tata kelola menjadi pertanyaan besar. Beberapa destinasi unggulan seperti Mandeh, Lembah Harau, dan Danau Maninjau mulai menunjukkan gejala kelebihan beban akibat pembangunan yang melebihi daya dukung lingkungan.
Transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum membutuhkan peningkatan cepat dan terukur. Tantangan terbesar terlihat di Kota Padang sebagai pintu masuk utama wisatawan. Produksi sampah harian mencapai lebih dari 600 ton, dan sebagian besar belum tertangani optimal. Jika lonjakan wisatawan tak diimbangi kebijakan pengelolaan lingkungan yang progresif, risiko ekologis akan semakin besar.
Di sisi lain, ekonomi kreatif berperan penting memperkuat ekosistem pariwisata. UMKM lokal menjadi penopang nilai tambah, namun masih bergumul dengan kendala pasar, permodalan, dan literasi digital. Roadmap Ekonomi Kreatif Sumbar 2025–2029 telah memberikan arah, tetapi implementasi di lapangan masih butuh pendampingan berkelanjutan. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal menjadi kunci agar UMKM benar-benar naik kelas.
Keberlanjutan harus menjadi fondasi. Indikator pariwisata hijau—mulai dari efisiensi energi, pengelolaan air, sertifikasi CHSE, hingga pembatasan daya dukung kawasan—harus diterapkan konsisten. Model wisata berbasis komunitas juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama. Nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan aturan adat harus menjadi rujukan dalam pengelolaan kawasan wisata.
Sumatera Barat memiliki modal lengkap untuk menjadi contoh pembangunan pariwisata berkelanjutan. Alam yang indah, budaya yang kuat, serta masyarakat yang tangguh sudah tersedia. Tantangannya kini terletak pada komitmen politik, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Mewujudkan pariwisata yang adil, lestari, dan inklusif bukan pekerjaan mudah. Namun dengan visi jangka panjang, Sumatera Barat berpotensi menjadi bukti bahwa kesejahteraan dapat dicapai tanpa mengorbankan masa depan.
